Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menegaskan, netralitas pegawai negeri sipil menjelang pemilihan presiden harus tetap dijaga. Jika ada PNS yang tidak netral dan cenderung memihak calon tertentu, Azwar meminta masyarakat untuk segera melaporkannya ke institusi terkait.
"PNS harus netral, jangan ikut politik. Itu prinsip. UU begitu mengaturnya. Kita kan sudah buat aturannya, ya nanti siapa atasannya ya silakan melapor," ujar Azwar saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Azwar menyatakan, pihaknya tidak akan mengeluarkan lagi surat edaran kepada instansi pemerintah. Pasalnya, aturan soal netralitas PNS itu sudah masuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Jika sudah ada PNS yang terbukti tidak netral, sebut Azwar, maka akan diberikan sanksi. Bentuk sanksi akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan mulai dari teguran hingga pencopotan jabatan. "Presiden sudah katakan harus netral, sekarang apa lagi?" tambahnya.
Meski sudah mengimbau agar dilaporkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya keterlibatan PNS dalam kampanye capres tertentu. Azwar menyadari banyak kepala daerah yang menjadi tim sukses dua calon presien yang ada.
Azwar mengingatkan, kepala daerah tidak boleh memobilisasi PNS di bawahannya untuk mendukung capres tertentu.
Sebelumnya, Seknas Jokowi menerima dua laporan dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Di sana, babinsa dilaporkan melakukan kegiatan door to door untuk mengarahkan pilihan calon presiden tertentu.
Selain itu, Seknas Jokowi menerima laporan adanya pertemuan kepala desa yang dipanggil bupati untuk direkrut sebagai tim pemenagan Prabowo-Hatta. Dengan adanya laporan ini, Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi Dono Prasetyo mengatakan, pihaknya belum akan melakukan langkah hukum karena masih belum ditemukan bukti-bukti pendukung.
"Kalau sudah ada bukti pasti, akan kami laporkan. Sekarang ini, kami mengimbau agar semua pihak waspada. Kalau perlu imbauan kami adalah difoto orang-orang seperti itu agar kami bisa sebarkan di media sosial," kata Dono.
Dapatkan Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS
Anda sedang membaca artikel tentang
Pengumuman CPNS: Menpan: PNS Berpolitik, Laporkan - CPNS 2014
Dengan url
http://iklannonkomersil.blogspot.com/2014/06/pengumuman-cpns-menpan-pns-berpolitik.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pengumuman CPNS: Menpan: PNS Berpolitik, Laporkan - CPNS 2014
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Pengumuman CPNS: Menpan: PNS Berpolitik, Laporkan - CPNS 2014
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar