Netralitas birokrasi Indonesia dalam implementasi masih perlu diperbaiki. Selama pemerintah tidak tunduk pada undang-undang maka birokrasi itu tidak netral karena budaya politik berhubungan erat dengn budaya birokrasi. Jadi jika ingin memperbaiki sistem birokrasi juga harus perbaiki sistem politik.
Demikian dikemukakan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Prof. Dr. Eko Prasojo dalam Seminar Nasional Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Aparatur Negara yang Bebas KKN di Kampus Universitas Pasundan, Jln. Lengkong, Kota Bandung.
"Birokarasi dan politik selalu bergandengan tangan. Kita butuhkan birokrasi yang netral bukan birokrasi yang memenuhi kepentingan politik secara parsial. Netralitas dalam implementasi masih perlu perbaikan," kata Prof. Eko.
Menurutnya, beberapa permasalahan sumber daya manusia aparatur
Indonesia antara lain rekrutmen yang tidak objektif dan kompetitif, promosi jabatan yang masih tertutup. Masih belum terbangunnya sistem dan budaya kinerja serta level remunerasi yang rendah dan tidak terkait dengan kinerja. "Berbicara dalam proses pengisian jabatan dan rekrutmen pegawai masih terkait dengan kedekatan perseorangan dan korupsi,"kata Prof. Eko.
Untuk membangun netralitas, lanjutnya, birokrasi salah satu caranya dengan proses pergantian jabatan tidak dilakukan secara tertutup tapi dilakukan secara terbuka Oleh karena itu, Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah disusun. Tujuan utamanya untuk menjaga independensi dan netralitas ASN. Selain itu juga untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, kesejahteraan dan integritas ASN. Perbaikan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pengawasan serta akuntabilitas ASN juga menjadi sasaran RUU ASN.
Prof. Eko mengatakan dalam RUU ASN dipaparkan hal-hal baru seperti ASN sebagai profesi yang memiliki standar pelayanan profesi, menegakan kode etik dan kode perilaku profesi. Memiliki sistem pendidikab dan pelatihan profesi, standar sertifikasi profesi dan organisasi yang independen.
"RUU ini memberikan kesempatan lebih objektif pada lulusan perguruan tinggi bahwa masuk menjadi pegawai negeri sispil (PNS) tidak perlu bayar. Sekarang kami bangun sistem seleksi CPNS bukan kedekatan hubungan antar orang. Semua kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat," ujarnya.
Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:
Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner
Anda sedang membaca artikel tentang
Pengumuman CPNS 2013: Netralitas Birokrasi di Indonesia Perlu Diperbaiki - PPCI
Dengan url
http://iklannonkomersil.blogspot.com/2013/03/pengumuman-cpns-2013-netralitas.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pengumuman CPNS 2013: Netralitas Birokrasi di Indonesia Perlu Diperbaiki - PPCI
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Pengumuman CPNS 2013: Netralitas Birokrasi di Indonesia Perlu Diperbaiki - PPCI
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar